Padang, ratuprabunews.com - Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Nasdem, H. Iskandar, M.H.I., menggelar kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2026-2027, mulai dari tanggal 2 sampai dengan 6 September 2026, bertempat di Kemuning Cafe, Jalan Ampang Karang Ganting, Gang Jambak I, Ampang, Kecamatan Kuranji Kota Padang.
Kegiatan ini berlangsung hangat dan penuh keakraban. Dihadiri oleh Jajaran DPC Partai Nasdem Se Kecamatan Kuranji Kota Padang, Jajaran DPRt (Dewan Perwakilan Ranting) se Kecamatan Kuranji, Berbagai Elemen masyarakat yang mewakili Kelurahan masing-masing di Kecamatan Kuranji, unsur terkait.
H. Iskandar, M.H.I., dalam sambutannya mengatakan, atas nama pribadi saya H. Iskandar, M.H.I., mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kita semua memenuhi undangan ini dalam rangka Reses Masa Sidang I tahun 2026-2027. Dimana kegiatan reses ini bukan kegiatan politik, ini kegiatan kenegaraan, kegiatan pemerintahan.
Kalau di eksekutif namanya Rakorbang (rapat koordinasi pembangunan). Kalau di legislatif namanya reses. Bertemu langsung dengan masyarakat secara formal, lalu terjadi dialog untuk menerima, mendengar, menampung aspirasi untuk ditindaklanjuti kepada pemerintah. "Karena pemerintahan ini ada dua: pertama, eksekutif, dan yang kedua, legislatif. Maka kegiatan ini didanai oleh APBN, dalam hal ini APBD.
Reses didanai oleh negara. Jadi itu APBD. Dari uang rakyat, pajak rakyat. Apa yang kita nikmati ini, itu artinya dari kita untuk kita," ujarnya. Menurut Buya Iskandar yang juga Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang menjelaskan, begitu juga kita mengenal dana pokir (pokok pikiran). Dana Pokir itu bukan dana Anggota Dewan, itu dana APBD. "Jadi tidak punya hak Dewan itu mengatur-atur, masalahnya dana APBD, kecuali pitih saku nyo, bisa bakato inyo ma. Jadi kalau dia APBD, dia harus ikut aturan APBD, " ungkapnya.
Untuk diketahui, jauh sebelum beliau terjun ke politik praktis, H Iskandar setelah tamat kuliah dulu, tahun 1992, beliau pernah bekerja di PELINDO (Pelabuhan Indonesia), sampai 31 tahun. Selama di Pelindo itu, beliau diberi amanah menjadi Pengurus Serikat Pekerja Pelindo. "Jadi sudah menjadi bahagian dari hidup saya memperjuangkan kawan-kawan . Kalau di Pelindo itu, ada lebih kurang 8 ribu orang pegawainya dari Sabang sampai Merauke. 8 ribu itu pegawai organik. Ada sekitar 16 ribu pegawai non organik. Kita perjuangkan nasibnya setiap saat sampai saya pensiun. Dan saya pensiun dini pada tahun 2023 menjelang pemilihan.
Saya tidak asli orang politik, aslinya saya aktivis Serikat Pekerja. Jabatan saya terakhir Wakil Ketua Umum Pelindo di Jakarta. Sekarang dipercaya oleh sebahagian kecil warga Kecamatan Kuranji Kota Padang untuk menjadi Wakilnya di DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Nasdem, dan juga dipercaya menjadi Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang," ungkapnya lagi.
H.Iskandar menambahkan, ini perlu saya sampaikan bahwa di DPRD Kota Padang itu ada 4 (empat) Komisi. Komisi itu artinya ruang-ruang kerja. Komisi I, Bidangnya: Pemerintahan dan Hukum, diketuai oleh Usmardi Tareb dari Partai PAN. Komisi II, Bidang Ekonomi dan Keuangan: diketuai Rahmad Wijaya dari Partai Gerindra. Komisi III, Bidang Pembangunan Infrastruktur, diketuai oleh Helmy Moesim dari Partai Golkar. Kemudian Komisi 4, Bidang Kesejahteraan Rakyat, disitu ada pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, perlindungan perempuan dan anak. Ada kesra, ada Damkar, ada BPBD, ada Pustaka.
Secara bertahap kita ingin kalau bahasa Pak Walikota Padang, salah satu programnya adalah meritokrasi."Meritokrasi itu menjadikan birokrasi itu profesional dalam pelayanan, berintegritas dalam berbuat dan exellence atau cepat. Umumnya hasil pantauan saya dua tahun ini, pelayanan publik dari ASN di Kota Padang ini di berbagai institusi itu masih rendah.
"Yang kita wakili itu adalah kepentingan umum. Sebenarnya, dewan itu mewakili kepentingan masyarakat terhadap pelayanan publik. Jadi kami ini ada di tingkat kebijakan," katanya.
(Yefriando)
0 Komentar