Padang,Ratuprabunews | Ketua DPW Ratu Prabu Sumbar,Jhoni Putera Sikumbang,SH dampingi kunjungan wakil Mentri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam rangka pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih,di Kelurahan Anduriang,Parak jigarang,kota padang,pagi tadi kamis 29/05/25.
Ketika ditemui disela acara,Jhoni mengatakan bahwa ia menyambut baik dan sangat apresiasi atas kedatangan Wamendagri dalam rangka pembentukan koperasi desa ini,saya selaku anak nagari sangat bersyukur dan berterimakasih karena program ini sangat membantu masyarakat untuk pengembangan usaha,sekaligus bisa meningkatkan pendapatan masyarakat,sehingga terwujud segala niat dan maksud dari bapak presiden untuk mensejahterakan masyarakat desa.
Untuk itu saya mendorong kepada semua pihak,agar bisa bahu - membahu untuk mewujudkan program ini,karena sangat banyak manfaat yang bisa kita dapatkan,mari kita kawal dan awasi program ini,agar bisa berjalan dengan baik,tutup Jhoni.
Sementara itu,Bima Arya dalam sambutanya mengatakan bahwa, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah menerbitkan surat edaran terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kopdeskel di daerah yang melibatkan kepala daerah maupun sekretaris daerah (sekda).
Bima menegaskan, Satgas Kopdeskel di daerah tidak hanya bertugas memastikan ketersediaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk biaya pencatatan akta notaris. Satgas juga berperan mengawal hingga koperasi tersebut benar-benar terdaftar, serta membantu memberikan pemahaman kepada para pengurus terkait pengelolaan koperasi.
Ia mengapresiasi Pemda di Provinsi Sumbar yang telah menuntaskan pembentukan Kopdeskel Merah Putih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus. Menurutnya, pembentukan koperasi tersebut menyangkut kinerja masing-masing kepala daerah, termasuk peran mereka dalam mendampingi pengurus koperasi agar dapat menjalankan tugas dengan baik.
Bima mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memberikan pendampingan kepada pengurus, salah satunya melalui Balai Pemerintahan Desa di sejumlah daerah. Selain Kemendagri, Kementerian Koperasi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memiliki instrumen untuk mendukung pendampingan tersebut.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, pengelolaan Kopdeskel Merah Putih akan melibatkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa unit usaha BUMN seperti Pos Indonesia dan Bulog akan turut dilibatkan dalam kolaborasi tersebut.
Ia juga menekankan kepada Pemda maupun pengurus koperasi pentingnya memilih unit usaha yang tepat, sesuai potensi wilayah masing-masing.
“Kita akan pikirkan sama-sama semuanya agar bisa pastikan unit usahanya tepat, karena tidak semua bisa sama, di desa-desa tentu [sektor] tani [dan] laut itu bisa, tetapi di perkotaan, di kelurahan mungkin sembako dan sebagainya,” jelasnya.
Di sisi lain, Bima mengungkapkan, pembentukan Kopdeskel Merah Putih merupakan upaya Presiden Prabowo untuk mendorong pemerataan pembangunan hingga ke desa. Hal ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.
“Supaya melompat ke atas dan menetes ke bawah [pertumbuhan ekonominya] tadi, maka pijakannya adalah koperasi,” jelasnya.
Sebagai tambahan informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, walikota Padang yang diwakili asisten I, sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait, Camat Kuranji,serta Lurah dijajaran kecamatan Kuranji serta masyarakat setempat.
#HM
0 Komentar